BANTEN — Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arif, menyatakan situasi ketidakpastian ini bisa membuat masyarakat menunda pembelian. "Kami meminta agar industri dan konsumen produk otomotif segera diberi kepastian," ujarnya Rabu (1/7) kemarin. Menurutnya, kondisi ini memberikan tekanan langsung terhadap kinerja pabrikan di tengah upaya mendongkrak penjualan semester II tahun ini.
Rencana awal, pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menyiapkan kuota untuk 200 ribu unit kendaraan listrik. Rinciannya, 100 ribu unit mobil listrik dan 100 ribu unit sepeda motor listrik. Skema bantuan yang dirancang cukup agresif: diskon PPN DTP 40 hingga 100 persen untuk mobil listrik—besaran tergantung kandungan nikel baterai—serta subsidi Rp5 juta per unit untuk pembelian motor listrik baru.
Sayangnya, implementasi yang ditargetkan Juni 2026 molor. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengkonfirmasi kebijakan masih dikaji. "Nanti masih dievaluasi, terutama kami sedang mempersiapkan mobil nasional," kata Airlangga tanpa merinci lebih lanjut alasan penundaan. Ini menjadi penundaan kedua setelah sebelumnya diundur dari Juni ke Juli.
Bagi calon pembeli motor listrik, subsidi Rp5 juta bukan angka kecil—setara 10-15 persen harga motor listrik entry-level. Namun, ketidakjelasan jadwal membuat banyak orang ragu. Sebaliknya, pabrikan motor dan mobil listrik yang sudah menyiapkan stok dan strategi pemasaran harus menahan diri. Kemenperin sendiri terus berkolaborasi dengan asosiasi industri untuk memperkuat pemasaran produk manufaktur nasional, meski kebijakan utama masih menggantung.
Pemerintah sebelumnya membuka kemungkinan penambahan kuota jika permintaan masyarakat melampaui target 200 ribu unit. Tapi tanpa kepastian waktu, potensi itu hanya tinggal wacana. Satu-satunya yang jelas: insentif tidak akan hadir dalam waktu dekat.