Jakarta - Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terbaru menunjukkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mencapai 89,76. Hasil tersebut menempatkan kualitas pelayanan publik Kementerian PU dalam kategori sangat baik, dengan tren peningkatan yang konsisten selama lima tahun terakhir di era Menteri Dody Hanggodo.
"Skor IKM Kementerian PU menunjukkan hasil positif dalam 5 tahun terakhir. Tahun lalu, kategorinya sangat baik. Ini perlu kita apresiasi," kata Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antarlembaga Kementerian PU, Triono, di Jakarta, dikutip Kamis (30/7/2026).
Triono mengungkapkan, IKM Kementerian PU berada di 78,25 pada 2021, lalu naik menjadi 83,59 pada 2022, dan 86,18 pada 2023. Angka ini terus bergerak naik ke 88,22 pada 2024, sebelum akhirnya menembus 89,76 pada 2025.
Metode Survei dan Profil Responden Kepuasan Masyarakat Kementerian PU
Survei melibatkan 635 responden yang disusun representatif dari 50 UPT/Balai pada 5 unit organisasi Kementerian PU, meliputi Ditjen Sumber Daya Air (SDA), Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, Ditjen Bina Konstruksi, dan Badan Pengembangan SDM.
Cakupan ini membuat hasil survei dinilai representatif terhadap kondisi pelayanan publik riil di kementerian yang kini dipimpin Menteri Dody Hanggodo. Pengambilan data berlangsung sejak 15 September hingga 5 Oktober 2025 dengan formula Krejcie and Morgan.
Dari total responden, 68 persen berjenis kelamin laki-laki dan 32 persen perempuan. Rentang usia 31–40 tahun mendominasi dengan 30 persen, diikuti 41–50 tahun (26 persen) dan di atas 50 tahun (14 persen). Sementara usia 26–30 tahun sebesar 17 persen dan di bawah 25 tahun 13 persen.
Dari sisi pendidikan, 62 persen responden merupakan lulusan S-1, 17 persen S-2, 12 persen SMA/SMK, 6 persen D-3/D-4, dan 3 persen kategori lainnya.
Survei ini mengungkap tiga unsur pelayanan terbaik, yaitu prosedur pelayanan publik, kompetensi petugas, dan persyaratan pelayanan. Sebaliknya, tiga unsur yang masih memerlukan perbaikan meliputi produk pelayanan, sarana dan prasarana, serta penanganan pengaduan.
Triono menambahkan, Kementerian PU rutin menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagai ruang dialog dua arah dengan para pemangku kepentingan. "Tujuannya adalah untuk menginformasikan temuan survei sekaligus menyaring masukan langsung dari pengguna layanan," katanya.
Menanggapi hasil ini, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, mengingatkan jajaran Kementerian PU agar tidak cepat berpuas diri.
"Kita dukung aksi bersih-bersih di Kementerian PU. Khususnya menyangkut ASN yang terbukti melakukan judol (judi online), jumlahnya ribuan. Apalagi itu temuan PPATK," tegas Trubus.
Ia mendorong Menteri Dody Hanggodo untuk terus memperketat pengawasan internal dan mewujudkan tata kelola yang bersih di lingkungan Kementerian PU.
"Pengawasan serta tata kelola di Kementerian PU bisa semakin tertib. Jika memang (karyawan PU) tidak bisa dibina ya diganti saja. Kalau masih bisa ya dipertahankan," pungkasnya.
Baca juga informasi seputar Banten lainnya di Bantenklik.com.