BANTEN — Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo mengungkap target kapasitas 7 gigawatt (GW) pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) yang telah masuk pemetaan rencana induk energi nasional. Target ini melengkapi strategi energi hijau pemerintah dengan kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) mencapai 100 GW. Kedua program itu menjadi jawaban atas kerentanan ekonomi akibat ketergantungan pada energi impor.
Hashim menyampaikan hal itu dalam acara International Sustainability Forum di Hotel Kempinski, Jakarta, Selasa (6/10/2026). Ia mengaku mendapat informasi langsung dari Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo soal target PLTN tersebut. Menurut Hashim, angka 7 GW sudah dimasukkan ke dalam pemetaan rencana induk energi nasional.
Pemerintah menilai ketergantungan pada sumber energi luar negeri menjadi titik lemah yang harus segera ditutup. Situasi politik di Timur Tengah yang tidak stabil memperkuat urgensi diversifikasi energi domestik.
Pengembangan PLTN bukan satu-satunya andalan. Pemerintah juga menargetkan kapasitas terpasang PLTS hingga 100 GW. Hashim menyebut PLN terbuka untuk berdiskusi dengan pihak mana pun yang berminat menggarap proyek berskala besar itu.
"Pemerintah telah mengumumkan strategi energi hijau berupa target kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebesar 100 gigawatt. Bagi Anda yang berminat, Pak Darmawan Prasodjo selaku Direktur Utama PLN turut hadir di sini, saya yakin Pak Darmawan sangat terbuka untuk berdiskusi terkait proyek 100 gigawatt ini," ujar Hashim.
Angka 100 GW menempatkan Indonesia pada ambisi energi terbarukan yang cukup agresif. Sebagai perbandingan, kapasitas terpasang listrik nasional saat ini berada di kisaran puluhan gigawatt, sehingga target surya saja menuntut lonjakan investasi dan pembangunan infrastruktur yang signifikan.
Selain nuklir dan surya, pemerintah melanjutkan program biofuel sebagai penopang ketahanan energi. Hashim menegaskan, negara yang terlalu bergantung pada pasokan impor akan sangat rentan ketika kawasan pemasok dilanda ketegangan politik.
"Kita semua menyadari betapa rentannya perekonomian suatu negara apabila terlalu bergantung pada sumber energi luar negeri, terlebih dari kawasan dengan situasi politik yang tidak stabil. Oleh sebab itu, pemerintah terus melanjutkan program biofuel," jelasnya.
Program biofuel menyasar pengurangan impor bahan bakar minyak melalui pencampuran bahan bakar nabati. Kebijakan ini menyentuh langsung sektor perkebunan sawit dan industri pengolahan di dalam negeri.
Bagi pelanggan PLN, arah kebijakan ini berpotensi mengubah bauran pembangkit dalam jangka menengah. Penambahan kapasitas nuklir dan surya mengurangi porsi pembangkit berbasis batu bara yang selama ini mendominasi.
Dari sisi industri, target 100 GW membuka ruang bagi pengembang listrik swasta, produsen panel surya, hingga penyedia teknologi penyimpanan energi. Hashim secara terbuka mengundang investor yang hadir di forum tersebut untuk menjajaki kerja sama dengan PLN.
Pemerintah belum merinci jadwal pembangunan maupun skema pendanaan kedua proyek. Yang jelas, arah kebijakan sudah dinyatakan di forum publik dan melibatkan langsung jajaran pimpinan PLN.
Langkah ini menempatkan Indonesia sejajar dengan negara-negara yang mulai memasukkan nuklir ke dalam bauran energi demi menekan emisi. Keberhasilan target 7 GW nuklir dan 100 GW surya akan menentukan posisi Indonesia di peta transisi energi kawasan.