BANTEN — Presiden Prabowo Subianto membentuk Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi dan menunjuk Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebagai pemimpinnya sejak Kamis (1/10). Struktur kementerian teknis di bawah koordinasi kemenko baru ini belum teridentifikasi, memicu kritik soal desain kelembagaan yang dinilai terburu-buru.
Bahlil mengaku masih harus mengecek Peraturan Presiden terkait pembentukan kemenko tersebut. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani juga belum mengetahui ke arah mana koordinasi kementerian yang dipimpinnya akan berjalan.
Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal menilai pembentukan kemenko ini sebagai sinyal bahwa Prabowo menaruh prioritas tinggi pada program hilirisasi dan transisi energi. Menurutnya, langkah itu diambil agar kedua program bisa dieksekusi lebih efektif, bukan sekadar membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
"Jadi dengan dibentuknya kemenko, berarti hilirisasi dan transisi energi yang diberikan prioritas kuat," ujar Faisal kepada CNNIndonesia.com, Selasa (6/10).
Faisal mengkritik desain kelembagaan yang terkesan gegabah akibat ketiadaan struktur bawah yang jelas. Ia menilai perencanaan pembentukan kemenko tidak dipersiapkan dengan matang.
"Kalau sampai sekarang kemenkonya sudah dibentuk, tapi belum ada kementerian-kementerian (di bawahnya), ini berarti tidak begitu matang desainnya," ujar Faisal.
Faisal juga menyoroti risiko rangkap jabatan Bahlil yang berada dalam satu komando vertikal. Posisi Ketua Umum Partai Golkar itu yang merangkap Menko Hilirisasi dan Transisi Energi serta Menteri ESDM berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
"Saya harap ini hanya temporer untuk menghindari kekosongan saja. Ke depan harus dipikirkan supaya ini tidak diisi oleh orang yang sama," ujar Faisal.
Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda menyuarakan keraguan serupa. Ia menilai tugas kemenko baru ini tumpang tindih dengan kewenangan Kemenko Perekonomian.
Huda juga pesimistis terhadap arah transisi energi bersih. Sosok yang memimpin kemenko baru disebut memiliki rekam jejak dan irisan kuat dengan sektor pertambangan.
"Saya justru ragu energi di sini adalah pengembangan energi fosil lagi, bukan energi baru terbarukan. Jadi saya rasa pelantikan Bahlil hanya memperkuat posisi dia dalam mengatur penggunaan energi yang dia inginkan," ujarnya kepada CNNIndonesia.com secara terpisah.
Ia mengibaratkan Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi seperti kapal induk yang disetir nakhoda bermasalah. Risikonya, arah kebijakan transisi energi bisa melenceng dari target.
"Kapal induk itu akan kehilangan arah juga mengikuti kapal kecil yang sudah salah arah duluan. Tidak akan ada yang sampai ke tujuan terkait dengan transisi energi baru terbarukan karena nahkodanya tidak mempunyai tujuan yang serupa," ujar Huda.
Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia menyoroti kontradiksi fundamental antara agenda hilirisasi dan transisi energi yang berada di dalam satu payung kementerian. Hilirisasi erat kaitannya dengan pengolahan mineral dan batubara, sementara transisi energi menuntut pengurangan ketergantungan pada energi fosil.
Pembentukan kemenko ini menambah panjang daftar kementerian di Kabinet Merah Putih. Bagi pelaku usaha sektor energi dan pertambangan, ketidakjelasan struktur koordinasi berpotensi memperlambat proses perizinan dan konsultasi kebijakan yang selama ini mengalir melalui Kemenko Perekonomian.