JAKARTA - Sejumlah isu negatif yang menghantam Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dalam beberapa waktu terakhir dinilai berkaitan erat dengan langkah pembenahan birokrasi yang tengah ia lakukan di internal kementerian. Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah menyebut fenomena ini sebagai indikasi kuat adanya serangan balik dari kelompok yang merasa dirugikan.
Menurut Trubus, volume pemberitaan mengenai Dody belakangan tergolong sangat masif dan sebagiannya bercampur dengan informasi yang belum bisa dipastikan kebenarannya. Ia menilai kondisi tersebut memperkuat dugaan adanya upaya perlawanan terhadap kebijakan pembenahan di Kementerian PU.
“Kalau dilihat dari masifnya pemberitaan, terus juga ada yang terbawa semacam disinformasi, memang indikasi ke sana (diserang balik) sangat kuat gitu lho,” ujar Trubus saat dihubungi wartawan di Jakarta, Senin (3/8/2026).
Beberapa isu yang mengemuka soal Dody antara lain rencana perjalanan dinas ke luar negeri, penggunaan pesawat yang disebut sebagai jet pribadi, serta mutasi sejumlah pegawai. Dody bersama Kementerian PU sudah membantah dan mengklarifikasi berbagai tudingan tersebut.
Trubus meyakini serangan itu berpotensi datang dari pihak-pihak yang selama ini leluasa mengambil untung dari proyek infrastruktur. Ruang gerak mereka, kata dia, kian menyempit setelah Dody memperketat pengawasan sekaligus merotasi sejumlah pejabat.
“Karena mereka selama ini kan kesulitan sekali dengan Pak Dody, mereka-mereka yang biasa bermain di ranah proyek-proyek infrastruktur (tidak bergerak bebas),” ungkapnya.
Namun demikian, dugaan adanya serangan balik tersebut, menurut Trubus, tetap perlu dibuktikan. Hingga kini belum ada temuan resmi yang menegaskan seluruh isu terhadap Dody berasal dari jaringan atau kelompok yang sama.
Sinyal Perlawanan dari Pejabat Lama
Trubus menduga sebagian isu yang beredar digerakkan oleh kalangan lama di lingkungan Kementerian PU, seiring langkah Dody membenahi kedisiplinan dan merombak susunan pejabat maupun pegawai.
Salah satu isu yang disorot adalah indikasi keterlibatan pegawai dalam judi daring, berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
“Karena kan Pak Dody juga mendapatkan laporan dari PPATK, ada sekitar 3.000-an (pegawai) pokoknya yang terindikasi judol. Berarti kan di situ harus ada pembenahan serius toh dalam hal ini terhadap internal di Kementerian PU, mungkin dari eselon satu sampai ke bawah, ke tingkat kepala-kepala dinas itu,” tegasnya.
Trubus berpandangan perombakan mesti menjangkau pejabat yang sudah lama menempati posisi tertentu. Baginya, rotasi penting dilakukan agar mata rantai kepentingan yang terbentuk akibat lamanya seseorang menguasai jabatan bisa diputus.
“(Pejabat) yang lama belum ada pergantian kan ada tuh pejabat-pejabat itu, yang sebelumnya kan juga ada Pak Dody berhadapan dengan para pejabat yang sebelumnya kan, itu yang dari peninggalan menteri sebelumnya kan gitu. Jadi ya memang ini, terjadi semacam perang politik kan di situ artinya kan gitu,” tuturnya.
“Iya, (pegawai lama) itu kan harus dipindahkan, harus dimutasi harus juga digantilah, paling tidak diganti gitu,” tambah dia.
Pejabat yang bertahun-tahun luput dari rotasi, kata Trubus, adalah pihak yang paling mungkin merasa dirugikan, terutama bila posisinya berkaitan dengan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, atau pengawasan proyek infrastruktur.
Ia mencontohkan kasus yang belakangan muncul pada proyek Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated atau Tol MBZ, dan menilai dugaan penyimpangan sejenis harus dicegah agar tak terulang di masa kepemimpinan Dody.
Waspadai Jaringan Pejabat hingga Broker Proyek
Perombakan birokrasi, menurut Trubus, tak bisa hanya mengandalkan kewenangan seorang menteri. Dody dinilai perlu membentuk tim khusus guna memeriksa dugaan penyimpangan secara menyeluruh sampai ke unit kerja paling bawah.
“Karena apa? Karena dia seorang menteri tentu harus membentuk tim khusus untuk membongkar semuanya. Karena kan harus dasarnya kan dasar bukti toh,” jelas Trubus.
Tim itu diperlukan agar setiap keputusan rotasi maupun penindakan pegawai punya dasar yang jelas, bukan sekadar dugaan, melainkan bertumpu pada hasil pemeriksaan, evaluasi kinerja, dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Tim khusus tersebut juga bisa digunakan untuk menelusuri pola pengadaan dan pelaksanaan proyek, termasuk pola pemenang tender yang berulang, keterkaitan antarperusahaan, penggunaan subkontraktor, perubahan nilai kontrak, hingga kesesuaian kualitas hasil pekerjaan.
Trubus menyebut mafia infrastruktur umumnya tidak bergerak sendiri, melainkan mempertahankan pengaruh lewat jaringan yang melibatkan pejabat, kontraktor, konsultan, broker proyek, sampai kekuatan politik tertentu.
“Mereka kan berlindung di balik ini toh. Jadi mafia-mafia itu juga ada aslinya mafia politik juga, infrastruktur itu. Jadi barangkali orang yang sama atau mereka punya link dengan ini, kan hubungan parpol tertentu juga gitu,” ungkapnya.
Ia menambahkan, jaringan tersebut kerap sudah masuk sejak tahap perencanaan proyek, yang indikasinya bisa terlihat dari kualitas bangunan yang cepat rusak walau belum lama dipakai.
Meski begitu, keberadaan mafia infrastruktur tetap harus dibuktikan lewat pemeriksaan dokumen pengadaan, aliran dana, hubungan antarperusahaan, serta keterlibatan pejabat yang punya kewenangan atas proyek bersangkutan.
Trubus meyakini pembersihan di tubuh Kementerian PU bisa terlaksana selama ada kemauan politik yang kuat untuk menuntaskannya.
“Ini kan tergantung political will. Kalau mau diselesaikan artinya ya dibersih-bersih, bisa dilakukan pembersihan. Tinggal bagaimana Pak Dody mau menyelesaikan ini gitu,” kata dia.
Dukungan Presiden Prabowo Subianto, menurutnya, sangat penting agar upaya pembersihan tidak surut ketika berhadapan dengan tekanan kelompok berkepentingan. Sebagai pembantu presiden, Dody diyakini sudah melaporkan persoalan internal kementeriannya kepada Prabowo.
“Ya mestinya Presiden mensupport itu kan gitu. Kan menteri itu kan pembantu Presiden. Ya berarti dia mestinya sudah sudah dapat dukungan. Cuman persoalan apakah harus terbuka ya tentu enggak lah, karena kan Presiden cukup mempercayakan kepada menterinya gitu,” pungkas Trubus.
