SERANG — Keenam daerah yang menyatakan tidak hadir yakni Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Pandeglang, Kota Serang, dan Kabupaten Serang. Sikap itu disepakati bersama sebelum agenda musyawarah provinsi digelar.
Ketua KADIN Kabupaten Tangerang Zulkarnain membenarkan adanya kesepakatan enam ketua KADIN daerah untuk absen dari Musprov ke-7. Menurutnya, ada dua persoalan mendasar yang menuntut penjelasan.
Persoalan pertama menyangkut keterbukaan pengelolaan dana perimbangan. Kedua, komposisi kepengurusan KADIN Banten yang dinilai belum mengakomodasi keterwakilan kabupaten/kota.
Pengurus KADIN, Uding, menyampaikan kedua hal itu menjadi perhatian para ketua KADIN daerah. "Para Ketua KADIN kabupaten/kota menginginkan pengelolaan dana perimbangan dilakukan secara transparan. Kami juga meminta agar struktur kepengurusan KADIN Banten memberikan ruang yang adil bagi daerah," ungkapnya.
Uding menegaskan tuntutan tersebut bukan soal jabatan atau kepentingan personal. Menurutnya, yang diperjuangkan adalah prinsip keadilan, transparansi, dan penghargaan terhadap keberadaan KADIN kabupaten/kota dalam struktur organisasi.
Para ketua KADIN daerah berharap KADIN Banten menjadi rumah bersama bagi seluruh pelaku usaha. Mereka tidak ingin organisasi itu didominasi kepentingan kelompok tertentu.
"Kami berharap KADIN Banten menjadi rumah bersama bagi seluruh pelaku usaha, bukan didominasi kepentingan kelompok tertentu," tutur Uding.
Ketidakhadiran enam ketua KADIN daerah menjadi catatan tersendiri dalam pelaksanaan Musprov ke-7. Keterlibatan seluruh daerah dinilai penting untuk menjaga soliditas organisasi dan memperkuat peran KADIN dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Banten.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pengurus KADIN Provinsi Banten mengenai tuntutan tersebut maupun langkah penyelesaiannya.