TANGERANG — Asisten Daerah II Kota Tangerang Ruta Ireng Wicaksono menyatakan capaian 80 persen itu masih sesuai rencana kas. Pihaknya menilai kinerja penyerapan berjalan on track dan terus mendorong percepatan penyelesaian program di sisa tahun anggaran.
“Sesuai dengan angka SAKIP, serapan sesuai rencana kas itu kurang lebih 80 persen, dan realisasinya pun kurang lebih 80 persen. Artinya kinerjanya masih cukup baik, dan kami terus berupaya melakukan percepatan penyelesaian program dan kegiatan dalam sisa waktu tahun anggaran ini. Kita sudah on track,” ujar Ruta di Kantor Pemkot Tangerang, Senin 9 November 2026.
Jadwal Serapan Tiap OPD Tidak Seragam
Ruta menjelaskan, jadwal penyerapan anggaran di setiap OPD berbeda karena karakteristik pekerjaan masing-masing. Sebagian OPD harus menyerap anggaran sejak Januari, sementara yang lain baru memulai pekerjaan pada November sehingga serapannya baru terlihat pada bulan tersebut.
Lonjakan serapan di akhir tahun disebut lazim terjadi pada OPD yang menangani pekerjaan fisik. Pembayaran pekerjaan fisik baru dilakukan setelah pekerjaan rampung.
“Kalau mau bikin jalan, jalannya belum selesai, tidak akan dibayar. Dari sisi serapan tidak akan terserap, tapi di lapangan sudah berjalan,” jelasnya.
Realisasi Antar-OPD Bervariasi, Dinas PU di Bawah Rata-rata
Angka 80 persen merupakan rata-rata global se-kota. Realisasi antar-OPD bervariasi, dari yang sudah mencapai 90 persen hingga yang baru 60 persen. Ruta mencontohkan Dinas Pekerjaan Umum sebagai OPD yang serapannya masih di bawah rata-rata.
Meski begitu, penilaian tidak hanya bertumpu pada indikator serapan. “Kita lihat juga apa yang terjadi di lapangan, apakah sudah kontrak, berapa progresnya. Itu masih on track,” katanya.
Pendampingan Bulanan dan Monitoring Mingguan
Untuk mendorong OPD yang lambat, Asda II melakukan pendampingan berkelanjutan. Pendampingan bidang pembangunan digelar setiap bulan, sementara tim melakukan monitoring ke lapangan setiap pekan untuk memeriksa progres fisik maupun kelengkapan administrasi, termasuk status kontrak.
Pemantauan administrasi dijalankan tim administrasi pemerintahan. Indikator-indikator yang mepet sudah disampaikan ke OPD agar bisa mengantisipasi sejak awal.
Opsi Percepatan hingga Pemutusan Kontrak
Dengan sisa waktu sekitar 30 hingga 40 hari, setiap OPD bersama pejabat pembuat komitmen diminta menggelar briefing, melakukan pengecekan, dan menentukan langkah strategis. Sejumlah opsi disiapkan sesuai ketentuan kontrak masing-masing.
- Percepatan pekerjaan, misalnya menambah jam kerja dari satu shift menjadi dua shift di lapangan.
- Perpanjangan waktu dengan pengenaan denda.
- Pemutusan kontrak sebagai langkah paling akhir.
“Indikator-indikator yang mepet sudah kita sampaikan ke OPD supaya mereka bisa mengantisipasi. Kita pantau dari internal, secara administrasi maupun fisik, dan kita minta OPD sama-sama melakukan percepatan,” pungkas Ruta.
