SERANG — Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah menegaskan penanganan stunting tidak bisa hanya mengandalkan program kesehatan. Perbaikan gizi keluarga harus disertai peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa.
Rakor Monev di Pendopo Gubernur Banten menjadi forum pertama di tingkat provinsi yang mempertemukan sektor kesehatan, ketahanan pangan, sanitasi, dan pemberdayaan ekonomi dalam satu meja. Mendes PDT Yandri Susanto hadir langsung dalam pertemuan tersebut.
Desa sebagai Fondasi Generasi: "Desa Membangun Keluarga"
Dimyati menempatkan desa sebagai titik awal pembentukan generasi. Menurutnya, pembangunan desa harus menjadi perhatian bersama seluruh pihak, bukan hanya dinas kesehatan.
"Desa itu membangun keluarga, keluarga membangun generasi, dan generasi membangun masa depan. Karena itu, pembangunan desa harus menjadi perhatian bersama," kata Dimyati seusai rapat.
Penguatan posyandu dan pemenuhan kebutuhan gizi ibu hamil, ibu menyusui, serta balita dinilai perlu berjalan beriringan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dua jalur itu tidak bisa dipisahkan.
Koperasi Desa Merah Putih dan BUMDes Jadi Ujung Tombak
Pemprov Banten mendorong optimalisasi Koperasi Desa Merah Putih dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk menggerakkan aktivitas ekonomi di perdesaan. Kedua lembaga itu diharapkan menciptakan lapangan kerja dan menambah penghasilan warga desa.
Langkah lanjutan yang tengah disiapkan adalah peningkatan bantuan keuangan desa pada 2027. Skema itu dirancang untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat perdesaan.
11 dari 20 Indikator Stunting di Luar Ranah Kesehatan
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Ati Pramudji Hastuti menyebut penanganan stunting membutuhkan keterlibatan banyak sektor. Dari 20 indikator percepatan penurunan stunting yang menjadi acuan, hanya sembilan indikator berada dalam ranah kesehatan.
Sebelas indikator lainnya membutuhkan intervensi lintas sektor, mencakup bidang pekerjaan umum, ketahanan pangan, keluarga berencana, dan sanitasi lingkungan.
"Persoalan stunting dipengaruhi berbagai faktor. Mulai dari ekonomi keluarga hingga kondisi lingkungan. Melalui Rakor Monev ini, kita berharap seluruh sektor bisa bergerak bersama membentuk Banten Super Team," ujar Ati.
Berdasarkan data 2024, prevalensi stunting di Provinsi Banten tercatat sebesar 21,1 persen. Pemerintah daerah masih menunggu hasil pengukuran nasional terbaru untuk 2025 dan 2026.
Kemiskinan dan Stunting: Kaitan yang Tidak Bisa Dipisahkan
Mendes PDT Yandri Susanto menyebut Banten menjadi provinsi pertama yang dikunjungi dalam rangkaian kegiatan kementeriannya untuk memperkuat penanganan stunting di wilayah perdesaan. Menurutnya, kemiskinan dan keterbatasan lapangan pekerjaan berkaitan erat dengan persoalan pemenuhan gizi masyarakat.
"Kalau ada kegiatan ekonomi di desa, masyarakat bisa bekerja dan mendapatkan penghasilan. Kemiskinan bisa ditekan, stunting juga bisa kita tekan," kata Yandri.
Ia mencontohkan pengembangan desa ekspor di Kabupaten Pandeglang yang produknya telah menembus pasar global. Dana desa, lanjut Yandri, dapat dialokasikan untuk mendukung program pencegahan stunting, dengan catatan pelaksanaannya disinergikan dengan program pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kebutuhan masyarakat desa.
Melalui keterpaduan program tersebut, pemerintah berharap penanganan stunting dilakukan menyeluruh, mulai dari pemenuhan gizi keluarga hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan.
