TANGERANG — Pelatihan digelar dua angkatan. Angkatan pertama berlangsung 9-12 November 2026 dengan 330 peserta, sementara angkatan kedua pada 16-19 November 2026 diikuti 596 orang.
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten Agus Mintono menyebut pelatihan berlangsung empat hari. Rinciannya tiga hari pelatihan dan satu hari uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat bendahara dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
Potensi Ekonomi Banten Jadi Alasan KDKMP Diperkuat
Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi menilai Banten punya potensi ekonomi besar. Mulai dari industri, perdagangan, pertanian, perikanan, hingga potensi masyarakat di desa dan kelurahan.
"Potensi ini perlu kita kelola bersama agar memberikan nilai tambah dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Di sinilah KDKMP hadir, bukan sekadar dibentuk, melainkan harus menjadi wadah aktivitas ekonomi yang menghubungkan produksi dengan pasar, memenuhi kebutuhan masyarakat, serta mengembangkan usaha secara bersama," kata Zabadi saat membuka kegiatan tersebut, Senin.
Menurut Zabadi, kolaborasi pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar program tidak berhenti di tataran administratif. Manfaatnya harus sampai ke warga.
Peran Bendahara: Menjaga Kepercayaan Anggota
Zabadi menekankan tata kelola organisasi sebagai fondasi. Bendahara bukan hanya mencatat pemasukan dan pengeluaran, tetapi mempertanggungjawabkan perputaran keuangan koperasi.
"Bendahara ikut menjaga kepercayaan anggota melalui pengelolaan keuangan yang tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.
Wagub Dimyati sepakat. Menurutnya bendahara harus kompeten, dilatih mencatat, mendata, membuat alur kas, hingga menyusun neraca.
"Bendahara itu harus kompeten. Bendahara harus dilatih bagaimana mencatat, mendata, membuat alur kas, hingga menyusun neraca," kata Dimyati.
Pemerataan dan Lapangan Kerja Baru di Kampung
Program yang digagas Presiden Prabowo Subianto ini diarahkan pada pemerataan, kemandirian, dan pertumbuhan ekonomi pedesaan. Dimyati menyebut KDKMP mampu menambah lapangan pekerjaan di perdesaan sekaligus mengangkat ekonomi akar rumput.
"Tujuannya supaya terjadi pemerataan, keadilan, dan kemandirian di desa," ujarnya.
Jika ekonomi tumbuh dari bawah, dampaknya merambat ke pembangunan daerah. Pemprov Banten menyatakan siap mendukung penuh kebijakan pusat tersebut.
"Kami adalah kepanjangan tangan pemerintah pusat secara administratif. Maka, kami akan mendorong agar (potensi) yang tidur jadi bangun dan melek. Yang sudah bangun, kita dorong agar lebih meningkat lagi. Kami bersama-sama secara masif memajukan KDKMP," kata Dimyati.
Dekopinwil Minta Peserta Serius Ikut Sertifikasi
Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Banten Hasbi Sidik menilai KDKMP akan berjalan baik bila pengurus, terutama di bidang keuangan, mampu memberi pelaporan rapi. Sertifikasi menjadi jalan memastikan tata kelola keuangan yang profesional.
"Oleh karena itu, kami mendorong seluruh peserta untuk mengikuti sertifikasi ini dengan sungguh-sungguh, sehingga kelak memiliki legalitas dan kompetensi yang teruji dalam mengelola keuangan koperasi," katanya.
Pelatihan dan sertifikasi ini menyasar bendahara dari koperasi desa dan kelurahan di seluruh Banten. Uji kompetensi di hari terakhir menjadi penentu keluarnya sertifikat BNSP bagi tiap peserta.
